Pejalan kaki mendapatkan tempat terbaik kala perhelatan Asian Games 2018. Pemugaran trotoar dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara di sekitar Sudirman dan Senayan. Ini akan memberikan peninggalan yang baik usai Asian Games dimana Jakarta menjadi ramah pejalan kaki.

Namun, apakah trotoar bagus ini akan berumur panjang?

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI), Wendy Haryanto mengungkapkan, investasi besar ditanamkan untuk Asian Games dengan nilai lebih dari Rp 7 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi. Fasilitas pun diperbaiki untuk memberikan nilai ekonomi jangka pendek dan panjang.

Selain itu, proyek seperti MRT dan juga LRT akan membuat trotoar di Jakarta lebih layak untuk berjalan kaki.

"Seharusnya tak hanya saat Asian Games, berjalan kaki sudah sepatutnya menjadi rutinitas harian yang menyenangkan. Sangat disayangkan bila kita hanya memelihara fasilitas, kebersihan, juga membangun fasilitas olahraga hanya saat ada perhelatan besar, seperti Asian Games," kata Wendy dalam sebuah acara diskusi di kawasan Sudirman, Jakarta, Jumat (7/9).

Dia menegaskan, dampak positif seharusnya tak hanya berdampak pada Sudirman dan Senayan, tapi juga di daerah sekitarnya.

"Pertanyaannya adalah, bisakah kita membuat Jakarta menjadi kota yang layak untuk pejalan kaki setelah perhelatan ini selesai? Saya percaya kita bisa. Saya sangat mengapresiasi, bahkan merasa bangga melihat Koalisi Pejalan Kaki dan juga Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang sudah bekerja keras mengadvokasi hak-hak para pejalan kaki," ujarnya.

Pada skala nasional, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah mengajak seluruh masyarakat untuk lebih banyak berjalan kaki dan mengingatkan kembali manfaatnya bagi kesehatan. Penelitian dari University of the West of England, Bristol, menemukan bahwa orang yang berjalan kaki lebih dari 8,6 menit sehari terbukti memiliki catatan kesehatan mental yang lebih baik.

Wendy menambahkan, sebelumnya Jakarta pernah menjadi kota yang ramah pejalan kaki. Kota Tua di Jakarta Barat, Jalan Sabang di Jakarta Pusat, hingga Melawai di Jakarta Selatan merupakan contoh pembangunan yang dibuat bagi para pejalan kaki. Namun, setelah zaman kolonial, trem diganti menjadi mobil.

Cepatnya arus urbanisasi dan kurangnya visi membangun kota, dinilai membuat pemerintah membangun lebih banyak ruang untuk mobil dari pada pejalan kaki. Jakarta pun mengadopsi penggunaan zonasi tunggal, dimana peruntukan zonasi tiap-tiap wilayah dikhususkan untuk satu fungsi saja.

"Zonasi tunggal menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan kegiatan yang berbeda. Alhasil, kota ini tak hanya dibanjiri pendatang, namun juga kendaraan bermotor," ujar Wendy.

Masyarakat harus mengandalkan kendaraan pribadinya saat ingin bepergian ke sekolah, tempat bekerja, maupun tujuan lainnya. Tahun 2017 saja, lebih dari satu juta mobil terjual dengan jumlah yang meningkat setiap tahun, dari hampir 7,000 km jalan di ibu kota, hanya 7 persen yang memiliki trotoar, berdasarkan laporan ITDP.

"Selama ini, pemerintah daerah sering bersikap reaktif dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah mobilitas masyarakat. Alih-alih membuat Jakarta yang lebih ramah bagi pejalan kaki dengan transportasi publik yang mumpuni, pemerintah daerah mengimplementasi kebijakan yang memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi," ungkapnya.

Akibatnya, warga harus menempuh perjalanan panjang di tengah padatnya lalu lintas dan menanggung tingginya biaya transportasi. Sehingga, biaya transportasi menjadi salah satu pengeluaran terbesar bagi pekerja berpenghasilan rendah. "Belum lagi, bila kita bicara tentang ongkos kesehatan, baik fisik dan mental, yang harus dikeluarkan," ujarnya.

"Mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, dan mengingat Jakarta pernah menjadi kota yang ramah bagi pejalan kaki, saya yakin kita sebagai masyarakat dapat merebut kembali Jakarta bagi pejalan kaki," sambungnya.

Dia menjelaskan, meskipun keberadaannya penting, namun trotoar yang fungsional saja tidak cukup.

"Terdapat empat aspek sebagai perangkat lunak yang dapat membuat orang mau berjalan kaki. Empat aspek yang saya yakini dapat mendorong masyarakat Jakarta untuk berjalan kaki adalah pemeliharaan infrastruktur; keamanan dan kenyamanan; pengalaman berjalan yang menarik; dan interkonektivitas."

Dia menjelaskan, pemeliharaan infrastruktur merupakan 'perangkat lunak', karena pelaksanaannya memerlukan sistem yang kuat serta koordinasi yang intens. Bina Marga mencatat, dalam membangun trotoar Bina Marga perlu berkoordinasi dengan belasan dinas dan instansi. Dinas dan instansi tersebut terdiri dari swasta, pemerintahan, dan juga perusahaan penyedia fasilitas.

Sementara itu, sejauh ini Bina Marga baru dapat menghasilkan 10 persen dari jumlah trotoar yang ditargetkan. Dari 10 persen tersebut, hanya 1 persen yang ramah bagi kelompok difabel. Setelah ditelaah lebih lanjut, permasalahan utamanya adalah birokrasi.

Wendy mengungkapkan, seharusnya pemimpin pemerintahan dapat memfasilitasi koordinasi tersebut. Pejalan kaki perlu merasa aman dari tindak kriminal. Tak melulu perlu penjagaan keamanan ataupun CCTV, adanya pencahayaan yang cukup atau memperbolehkan pedagang kaki lima pun akan menciptakan pengawasan secara pasif.

"Meniadakan seluruh pedagang kaki lima tak selalu menjadi solusi yang baik, apalagi keberadaannya telah menjadi bagian dari budaya kita. Namun tentu saja, pengaturan dan pengawasan perlu dilakukan ketika menyediakan ruang bagi pedagang di sekitar trotoar," tegasnya.

Selain itu, bollards dan pepohonan dapat menjadi penyangga yang baik antara jalan serta trotoar. Adanya pepohonan di samping jalan pun dapat memperlambat laju kendaraan bermotor dan penghalang polusi.

Dia menegaskan berjalan kaki juga harus menjadi kegiatan yang menarik. Salah satu hal yang bisa menciptakan pengalaman tersebut adalah dengan adanya tanda-tanda kehidupan dari muka bangunan aktif atau activefrontage.

"Activefrontage secara visual memperlihatkan adanya kios ritel atau bisnis yang berbatasan langsung dan terbuka pada ruang pejalan kaki. Kebanyakan gedung tinggi dan komplek ruko di Jakarta harus menjauhi trotoar demi memberi ruang parkir dan jalan bagi kendaraan bermotor serta area drop off," katanya.

Posisi gedung seperti sekarang ini dinilai sebagai konsekuensi dari regulasi yang menetapkan jarak kemunduran bangunan yang harus dipatuhi oleh pemilik gedung.

"Regulasi inilah yang menyebabkan Jakarta tidak memiliki ruang ritel yang aktif seperti High Street di London, atau Fifth Avenue di New York. Pedagang kaki lima juga dapat menjadi salah satu daya tarik ketika berjalan kaki. Saya mengerti akan adanya pertentangan antara menyediakan ruang bagi para pedagang, namun di sisi lain juga memastikan kelancaran arus pejalan kaki. Mungkin, melibatkan komunitas lokal yang berkomitmen membantu pemerintah dapat menjadi solusi untuk hal ini."

Absennya regulasi tata ruang udara dan bawah tanah yang jelas membuat proyek transportasi seperti MRT kesulitan membangun koneksi pejalan kaki ke properti swasta dan juga moda-moda transportasi yang ditangani oleh instansi yang berbeda.

ampai masalah ini dapat teratasi, lanjutnya, masyarakat masih akan tetap memilih kendaraan pribadi dibanding transportasi umum, apalagi berjalan kaki. Dengan semakin banyaknya mobil, kemacetan lalu lintas, dan juga lahan parkir yang besar, pada akhirnya masyarakat yang paling merugi.

"Isu yang sangat kompleks ini akan mengerucut pada satu pertanyaan mendasar yang nampak sederhana, yakni apa sebenarnya Visi tata ruang Jakarta? Pertanyaan ini pastinya tidak akan mudah dijawab oleh kita, para pembuat keputusan dan para pejabat terpilih. Namun, kita sadar bahwa dengan visi jelas yang diartikulasi dan diterapkan dengan baik (tanpa perlu menunggu perhelatan besar seperti Asian Games) dapat mengundang para pemangku kepentingan untuk berkontribusi menyelesaikan banyak masalah," tutup Wendy.